Pelaksanaan hukum perkawinan campuran Islam dan Kristen di Indonesia kompleks:
UU Perkawinan (1974) secara teknis tidak mengakui perkawinan beda agama, namun KHI melarang wanita Islam menikah dengan non-Muslim dan memperbolehkan pria Muslim menikah dengan Ahli Kitab (Kristen) dengan syarat tertentu, sementara Fatwa MUI mengharamkan perkawinan beda agama secara umum. Secara praktis, pasangan sering harus memilih salah satu agama (biasanya Kristen karena aturan KHI/MUI lebih ketat) atau melalui proses dispensasi pengadilan untuk menikah secara hukum, meskipun banyak pasangan Kristen juga mendukung pernikahan beda agama melalui dukungan KWI/PGI.
Perspektif Huk